"Mungkin kalau seandainya harus ada penundaan ya ditunda, yang penting harus efektif," ujar Agus di sela rapat gabungan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2011.
Penundaan itu, menurut Agus, menunggu hasil kajian pembatasan premium yang dilakukan oleh tim independen dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Hasil kajian itu rencananya akan selesai pada Maret 2011 dan dikonsultasikan dengan Komisi VII DPR.
Jika hasil kajian menunjukkan pembatasan BBM bersubsidi kurang bermanfaat dibanding beban yang harus ditanggung masyarakat, maka opsi penundaan bisa diterima. "Pemerintah akan mempelajari dan melakukan sejumlah simulasi untuk mencari alternatif lain," kata Agus.
Senada dengan Agus, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, juga mengatakan pemerintah tidak memaksakan pembatasan BBM jika hasil studi tim independen menganggap kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan saat ini. "Ini demi kebaikan semua," katanya beberapa waktu lalu.
Sebelum melaksanakan program tersebut, pemerintah memastikan akan memperhatikan kondisi pasar, harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga pangan. "Semua penting karena BBM berkontribusi besar dalam inflasi," ujarnya.
Penundaan ini tentunya mengecewakan Menteri Keuangan, karena selama ini ia yang paling ngotot menerapkan pembatasan BBM bersubsidi. Maklum saja, sebagai bendahara negara, ia mengetahui betul anggaran bisa jebol gara-gara subsidi yang meningkat.
Jika tak jadi dilakukan April, maka subsidi akan membengkak Rp3 triliun selama 2011. Apalagi subsidi 2010 sebesar Rp88 triliun dipakai oleh 75 persen pengguna BBM yang seharusnya tidak menerima subsidi. Jika 75 persen konsumen itu tetap menikmati subsidi, maka berapapun penghematannya akan tidak banyak berarti.
Awalnya pembatasan BBM bersubsidi diharapkan dapat dilakukan awal September atau paling lambat Oktober 2010. Menkeu meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memutuskan opsi pembatasan BBM. Pasalnya setiap satu juta kiloliter penambahan BBM akan membutuhkan tambahan subsidi kira-kira Rp1,9 triliun.
"Dari kami (Kemenkeu) sangat diharapkan agar tidak melebihi kuota. Kami juga mengingatkan kepada Kementerian ESDM agar sama-sama menjaga kuota subsidi," ujarnya tahun lalu.
Lalu target itu kembali ditunda menjadi awal tahun atau Januari. Namun harus kandas karena DPR belum mau menyetujui selama belum ada kajian yang mendalam. Keputusan terakhir, pembatasan BBM bersubsidi ditunda hingga akhir Maret tahun ini. Namun, dengan inflasi yang tinggi, pemerintah diragukan mempunyai nyali untuk terus menerapkan kebijakan itu.
Salah satu yang meragukan yaitu, Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan yang pesimis pembatasan BBM dilakukan tepat waktu. Tingginya inflasi adalah alasan sulitnya menerapkan kebijakan ini.
Fauzi memperkirakan pemerintah tak bakal mencabut subsidi BBM ataupun melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi, karena inflasi pangan diperkirakan melampaui 7,5 persen pada kuartal II tahun ini.
"Kalau BBM bersubsidi dibatasi, pemerintah akan menuai kritik yang sangat pedas," kata Fauzi di Jakarta, Senin, 21 Februari 2011. "Karena itu, [pembatasan BBM)] mustahil dilakukan."
Menurut Fauzi, kemampuan fiskal pemerintah masih kuat membiayai subsidi BBM tahun ini. Tahun lalu, misalnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih tergolong kecil. "Ini bisa dijadikan indikator," katanya.
Uji coba jalan terus
Meski ada tanda-tanda ditunda, uji coba pembatasan BBM bersubsidi sudah dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada 409 kendaraan umum berplat kuning. Angkutan M01, M01A dan MO1G dipasang stiker barcode di kaca yang akan digunakan sebagai instrumen untuk mengetahui apakah angkutan umum itu telah mengisi bahan bakar dengan subsidi. Jatah setiap kendaraan hanya sekitar 40 liter.
Selama masa uji coba, di kawasan itu akan ada lima SPBU yang memberikan fasilitas bahan bakar subsidi, yakni SPBU Jalan Jatinegara, Jalan Jatinegara Kecil, Jalan Matraman (sebelah Shell), Jalan Matraman (sebelah Gramedia), dan Jalan Kramat Raya. Pemilihan lima SPBU itu karena lokasinya sangat strategis.
Setelah uji coba itu dievaluasi dan diketahui hasilnya cukup baik, maka akan diganti dengan alat yang disebut radio frequency and detefication (RFAD). Seluruh alat itu akan disiapkan Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan.
Pemasangan stiker barcode diberlakukan karena BBM bersubsidi hanya boleh dijual kepada kendaraan pelat kuning yang biasa dipakai angkutan umum.
http://fokus.vivanews.com/news/read/206186-fokus-pembatasan-bbm
